Blog

Enam Tambang Belum Mulai Bangun Smelter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan tak akan segan-segan membekukan izin ekspor perusahaan tambang yang tak mampu membangun fasilitas pengolahan mineral sesuai dengan target. “Bisa dihentikan sementara ekspornya.

Pembangunan boleh saja sampai tahun berapa pun, tapi kalau tak memenuhi aturan jangan minta izin ekspor,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono kepada Tempo, kemarin. Bambang tak mengingat detail perusahaan apa saja yang hingga kini belum memenuhi kewajiban tersebut.

Namun laporan Kementerian pada Juli lalu tentang perkembangan pembangunan smelter menunjukkan sedikitnya enam perusahaan hingga kini belum juga memulai pembangunan fasilitas tersebut. Empat dari enam perusahaan itu merupakan produsen bijih nikel yang beroperasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.

Sedangkan dua perusahaan lain merupakan penambang bauksit di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Pembangunan smelter menjadi kewajiban pengusaha pertambangan agar bisa mengekspor mineral mentah.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, keran ekspor dibuka untuk komoditas bijih nikel berkadar rendah dan bijih bauksit. Kementerian Energi membatasi penjualan mineral mentah hingga 2022 mendatang.

tambang rakyat indonesia

Guna memenuhi target tersebut, Kementerian Energi mematok target lebih rinci. Tahun ini, penerima rekomendasi ekspor harus menyelesaikan kegiatan persiapan proyek smelter.

Sedangkan tahun depan, kemajuan pembangunan smelter harus mencapai tahap pengadaan. Dua tahun mendatang, kemajuan fasilitas harus mencapai tahap konstruksi. Lalu tahap uji coba operasi harus dimulai pada 2021.

Jadwal ini diyakini mempersempit peluang penambang yang belum memiliki smelter untuk mendapat izin ekspor. Menurut Bambang, pemerintah tak bisa sertamerta menjatuhkan hukuman.

Semua didahului teguran yang disampaikan secara tertulis. Jika setelah tiga kali perusahaan masih mangkir, baru pembekuan izin ekspor akan diberlakukan. “Yang pasti teguran dulu baru hukuman. Suratnya sudah kami kirim,” tuturnya.

Sebelum pembekuan izin, pemerintah juga dapat menjatuhkan denda terhadap penambang yang tak memenuhi kewajiban pembangunan smelter.

Merujuk pada Peraturan Menteri Energi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, besarannya sekitar 20 persen dari total mineral mentah yang terjual.

Direktur Center for Indonesia Resources Strategic Studies Budi Santoso ragu kebijakan ini efektif mempercepat program penghiliran tambang.

Sebaliknya, dia memprediksi pengenaan denda yang besar berisiko membuat pembangunan smelter terhambat. “Selama tidak terencana dengan baik, program penghiliran tambang akan sulit tercapai,” ujarnya.

Budi menyebutkan, akar persoalan lesunya penghiliran tambang domestik adalah tidak adanya perhitungan yang jelas mengenai data pasokan dan permintaan.

Walhasil, pemerintah tidak bisa menakar berapa sumber daya yang seharusnya dijual ataupun dimanfaatkan di dalam negeri. Industri lokal, menurut dia, juga belum menyerap mineral olahan secara optimal sehingga sebagian besar produk smelter akan kembali diekspor.

“Seharusnya dibenahi dari hulu. Penambangan harus menyesuaikan dengan neraca supply and demand,” ucapnya.

Adapun Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia Jonatan Handjojo mengatakan pembangunan smelter sejak awal berisiko macet karena sebagian perusahaan mengandalkan dana ekspor hasil pertambangan.

Jika penjualan tak sesuai dengan target, proyek bisa terganggu. Pemerintah, menurut dia, semestinya memperketat pengawasan sejak proyek masih dalam tahap proposal. “Harus dipikirkan bagaimana memonitornya,” ujar Jonatan.